GORONTALO – Kesejahteraan petani di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) terhambat oleh keterbatasan produksi dan minimnya fasilitas pascapanen. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) di Gorontalo pada Rabu, 11 Februari 2026. Rakorwil ini mengumpulkan perwakilan dari seluruh provinsi di Sulampua untuk membahas berbagai isu terkait pembangunan ekonomi di kawasan tersebut.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana, menyatakan bahwa hilirisasi pangan harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dan memperbaiki kesejahteraan petani serta pelaku usaha di sektor pangan. “Keterbatasan kapasitas produksi dan minimnya fasilitas pasca panen menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Bambang dalam keterangan persnya.
Berdasarkan asesmen Bank Indonesia, beberapa komoditas yang perlu didorong hilirisasinya di Sulampua meliputi beras, cabai, bawang merah, perikanan, dan jagung. Untuk itu, pemerintah diminta untuk mengembangkan strategi diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sumber daya pangan guna mendukung swasembada pangan.
Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyampaikan kebanggaannya bahwa Gorontalo menjadi tuan rumah rakorwil ini. Menurutnya, hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap hilirisasi di setiap provinsi di Sulampua. Dia juga menegaskan komitmen Pemprov Gorontalo untuk mendukung program swasembada dan hilirisasi pangan sebagai bagian dari visi pembangunan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Idah juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian telah menggulirkan proyek industri ayam terintegrasi di Gorontalo dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk mendukung hilirisasi sektor pangan di daerah tersebut.
