MAKASSAR —Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali turun dan dinilai melanjutkan tren penurunan yang konsisten dalam enam tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 berada di angka 7,43% atau sekitar 685,14 ribu jiwa. Angka ini lebih rendah dibanding periode sebelumnya dan menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di Sulsel.
Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marsuki menilai penurunan kemiskinan tersebut berkaitan dengan perbaikan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja. Ia menekankan bahwa penurunan yang terlihat mungkin tidak besar secara persentase, namun dampaknya nyata bagi kelompok rentan. “Walaupun penurunannya relatif kecil, dampaknya cukup terasa terhadap penurunan tingkat kemiskinan,” kata Marsuki dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/2/2026).
BPS juga mencatat dinamika kemiskinan berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin perkotaan tercatat 5,17%, sementara perdesaan 9,56%. Data ini memperlihatkan kantong kemiskinan masih lebih berat di pedesaan, meski keduanya tetap berada dalam tren yang terkelola.
Dari sisi pasar kerja, indikator ketenagakerjaan menunjukkan perubahan yang ikut mempengaruhi daya tahan rumah tangga. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 4,21%, lebih rendah dibanding Agustus 2023 sebesar 4,33%. Marsuki menilai perbaikan kesempatan kerja membantu menahan tekanan kemiskinan, terutama pada kelompok yang rentan kehilangan pendapatan.
Faktor lain yang disorot adalah stabilitas harga. BPS mencatat inflasi tahunan (year-on-year) Sulsel pada September 2025 sebesar 3,03%, yang mencerminkan tekanan harga tetap relatif terkendali. Marsuki menilai kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia menjaga inflasi di kisaran sasaran sehingga daya beli masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah, tidak tergerus tajam.
Selain itu, Marsuki menekankan perbaikan tata kelola bantuan sosial. Pendataan dan distribusi yang semakin tepat sasaran dinilai mempercepat penurunan kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan, ditopang sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui penguatan sektor produktif dan infrastruktur. “Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inflasi terkendali, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, Sulsel berada di jalur yang baik untuk terus menekan kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.
