MAKASSAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berimbang antara penerimaan dan belanja daerah. Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Direktorat Pengelolaan Pemeriksaan VI BPK, Thomas Ipoeng Andjar Wasita, S.E., M.M., CSFA, ERMCP, CFrA, dalam sesi narasumber di acara Ramadhan Leadership Camp yang diselenggarakan di Asrama Haji Makassar pada Senin (23/2/2026).
“BPK berada di luar pemerintah atau eksekutif sebagai lembaga negara yang diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri,” ujar Thomas Ipoeng.
Dalam paparannya, Thomas menjelaskan peran penting BPK dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. “Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah,” kata Thomas.
Thomas juga menyoroti temuan yang sering muncul dalam pemeriksaan BPK, yaitu penetapan target penerimaan daerah yang tidak realistis. “Penerimaan daerah harus ditetapkan secara terukur dan rasional, sesuai dengan yang benar-benar bisa dicapai,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keselarasan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. “Setiap pengeluaran harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melebihi anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Lebih lanjut, Thomas membahas siklus pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengendalian internal oleh pimpinan pemerintah daerah melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Moderator acara, Inspektur Daerah Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, mengapresiasi pemaparan tersebut sebagai penguatan penting bagi jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kegiatan ini sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah yang taat aturan dan bertanggung jawab,” ujar Marwan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas, guna memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
