MAKASSAR – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sulawesi Selatan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk memperkuat pengawasan terhadap komoditas pangan strategis, terutama minyak goreng dan beras. Rakor yang digelar di Polda Sulawesi Selatan pada Minggu (1/3/2026) ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau, serta mengendalikan harga pangan menjelang Lebaran 2026.
Dalam rakor tersebut, Kombes Pol Dr. Andri Ananta Yudhistira, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang juga Koordinator Satgas Pangan, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi minyak goreng yang dikelola oleh sektor swasta. “Minyak goreng kita itu 65 persen dikelola oleh swasta, sementara 35 persen dikelola oleh BUMN. Kami perlu fokus mengawasi distribusi oleh swasta,” ujarnya. Hal ini mengingatkan pentingnya mengawasi agar pasokan minyak goreng tetap terjangkau dan tidak menimbulkan kelangkaan.
Selain itu, pengawasan terhadap harga beras juga menjadi fokus utama. Brigjen Pol Hermawan, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik penjualan beras yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pengemasan ulang beras medium menjadi premium untuk meraup keuntungan lebih besar. Ia juga menyoroti pentingnya jelasnya informasi produk beras yang beredar, seperti harga eceran tertinggi (HET), kualifikasi beras, dan alamat produsen.
Gubernur Sulsel, melalui Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dr. M. Ilyas, memastikan komitmen daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pemprov Sulsel juga telah menambah kios pangan murah dan mendorong bupati untuk memperluas distribusi beras subsidi ke tingkat kecamatan.
Melalui rakor ini, diharapkan tercipta sinergi antar instansi untuk memastikan distribusi pangan yang merata, aman, dan sesuai dengan standar mutu, demi menjaga kestabilan harga pangan di Sulsel dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
